Opini : 20 Mei Bukan Hari Kebangkitan Nasional??

Di tengah-tengah peringatan Hari Kebangkitan Nasional ternyata ada juga suatu keraguan. Keraguan tentang apa??

Ada beberapa kalangan yang berpendapat Kelahiran organisasi Boedhi Oetomo pada tanggal 20 Mei 1908 sesungguhnya amat tidak patut dan tidak pantas diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional, karena organisasi ini mendukung penjajahan Belanda, sama sekali tidak pernah mencita-citakan Indonesia merdeka, a-nasionalis, anti agama, dan bahkan sejumlah tokohnya merupakan anggota Freemasonry Belanda (Vritmejselareen).

Dipilihnya tanggal 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional, dikatakan merupakan suatu penghinaan terhadap esensi perjuangan merebut kemerdekaan yang diawali oleh tokoh-tokoh Islam yang dilakukan oleh para penguasa sekular. Organisasi Syarikat Islam (SI) yang lahir terlebih dahulu dari Boedhi Oetomo (BO), yakni pada tahun 1905, yang jelas-jelas bersifat nasionalis, menentang penjajah Belanda, dan mencita-citakan Indonesia merdeka, tidak dijadikan tonggak kebangkitan nasional.

Tapi tampaknya hal ini sama sekali tidak dikritisi oleh tokoh-tokoh Islam kita. Ada sejumlah tokoh Islam dan para Ustadz selebritis yang juga ikut merayakan peringatan Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei di berbagai event. Mereka ini sebenarnya telah melakukan sesuatu tanpa memahami esensi di balik hal yang dilakukannya.
Rizki Ridyasmara dalam sebuah artikelnya memaparkan mengenai sebuah buku karya KH. Firdaus AN, mantan Ketua Majelis Syuro Syarikat Islam kelahiran Maninjau tahun 1924, yang berjudul “Syarikat Islam Bukan Budi Utomo: Meluruskan Sejarah Pergerakan Bangsa”. Di halaman pertama, KH. Firdaus AN menulis: “Hadiah kenang-kenangan untuk Ananda Rizki Ridyasmara dari Penulis, Semoga Bermanfaat!” Di bawah tanda tangan beliau tercantum tanggal 20. 2. 2003.

Selain topik pengkhianatan the founding-fathers bangsa ini yang berakibat dihilangkannya tujuh buah kata dalam Mukadimmah UUD 1945, topik lainnya yang sangat konsern beliau bahas adalah tentang Boedhi Oetomo. “BO tidak memiliki andil sedikit pun untuk perjuangan kemerdekan, karena mereka para pegawai negeri yang digaji Belanda untuk mempertahankan penjajahan yang dilakukan tuannya atas Indonesia. Dan BO tidak pula turut serta mengantarkan bangsa ini ke pintu gerbang kemedekaan, karena telah bubar pada tahun 1935. BO adalah organisasi sempit, lokal dan etnis, di mana hanya orang Jawa dan Madura elit yang boleh menjadi anggotanya. Orang Betawi saja tidak boleh menjadi anggotanya, ” tegas KH. Firdaus AN.

Seperti yang kita ketahui, BO didirikan di Jakarta tanggal 20 Mei 1908 atas prakarsa para mahasiswa kedokteran STOVIA, Soetomo dan kawan-kawan. BO pertama kali diketuai oleh Raden T. Tirtokusumo, Bupati Karanganyar kepercayaan Belanda, yang memimpin hingga tahun 1911. Kemudian dia diganti oleh Pangeran Aryo Notodirodjo dari Keraton Paku Alam Yogyakarta yang digaji oleh Belanda. Di dalam rapat-rapat perkumpulan dan bahkan di dalam penyusunan anggaran dasar organisasi, BO menggunakan bahasa Belanda, bukan bahasa Indonesia. Karena itulah KH. Firdaus AN memaparkan, “Tidak pernah sekali pun rapat BO membahas tentang kesadaran berbangsa dan bernegara yang merdeka. Mereka ini hanya membahas bagaimana memperbaiki taraf hidup orang-orang Jawa dan Madura di bawah pemerintahan Ratu Belanda, memperbaiki nasib golongannya sendiri, dan menjelek-jelekkan Islam yang dianggapnya sebagai batu sandungan bagi upaya mereka. ”

Di dalam Pasal 2 Anggaran Dasar BO tertulis “Tujuan organisasi untuk menggalang kerjasama guna memajukan tanah dan bangsa Jawa dan Madura secara harmonis. ” Inilah tujuan BO, dan dari situ bisa disimpulkan organisasi ini bersifat Jawa-Madura sentris, bukan kebangsaan.

Meskipun opini seperti ini telah beredar luas, hari peringatan Kebangkitan Nasional tetap 20 Mei. Apakah pemerintah belum mempertimbangkan hal ini?

Yang pasti tanggal berapa pun Kebangkitan Nasional itu, kita generasi muda tentu saja tetap sah untuk memperingatinya. Bahkan sebenarnya semangat kebangkitan tetap harus ada di jiwa kita kapan pun, bukan hanya tanggal 20 Mei atau tanggal berapa pun. Kita, generasi muda lah yang harus berusaha membangkitkan dan memajukan negri kita tercinta ini dalam segala aspek agar tidak tertinggal dari negara lain.

Perjuangan kita masih panjang.

Kebangkitan Nasional : Revolusi Budaya

Semangat yang terkandung dalam peringatan seabad Kebangkitan Nasional hendaknya menjadi momentum yang baik untuk merevolusi kebudayaan, terutama berkaitan dengan perilaku masyarakat dan penyelenggara negara. Demikian pandangan Koordinator Masyarakat Komunikasi Indonesia, Henry Subiakto. "Revolusi kebudayaan akan melepaskan bangsa ini dari belenggu sikap saling menyalahkan, tidak percaya diri, tidak berdisiplin, tidak suka bekerja keras dalam mencapai cita-cita," kata dosen pada Program Pascasarjana Studi Media dan Komunikasi Universitas Airlangga, Surabaya, di Batam, Kepulauan Riau, Selasa (27/5).

Menurut Henry, sudah beberapa kali Indonesia mengalami revolusi baik fisik maupun revolusi di bidang kehidupan lainnya. Akan tetapi, pencapaian-pencapaian itu belum mendapatkan penghargaan yang layak karena dianggap sebagai hasil karya pihak lain. Dia kemudian merujuk pada fakta sejarah perjalanan bangsa dan suku-suku bangsa di Indonesia yang kemudian menjadi bangsa Indonesia. Sejak Kerajaan Mataram mengalahkan Majapahit, katanya, tak ada sisa-sisa Majapahit. Demikian juga setelah Mataram dikalahkan Demak/Pajang. Kemudian, ketika Orde Baru berkuasa, semua peninggalan Orde Lama, tak peduli yang baik-baik, dihapuskan. Pada zaman sekarang, ketika Orde Reformasi muncul, semua peninggalan Orba dianggap buruk dan harus ditinggalkan.

Hingga dewasa ini, ujarnya, dari aspek kehidupan politik, orang-orang partai yang kalah dalam suatu pemilihan yang demokratis mendirikan partai baru. Kemudian demonstrasi sebagai cara mengekspresikan pendapat yang sah masih kerap ditandai dengan perusakan. "Gejala-gejala ini menunjukkan belum terbangunnya penghargaan akan suatu pencapaian, sehingga perlu ada revolusi kebudayaan," katanya. Dia kemudian memberikan contoh yang dapat dilakukan oleh berbagai kalangan agar revolusi kebudayaan bisa digerakkan. Salah satunya ialah melancarkan sebuah gerakan yang dapat mendorong penyelenggara negara dan berbagai lembaga seperti lembaga pendidikan dan sosial menyadari pentingnya perilaku disiplin dan menghargai pihak lain untuk dijadikan perilaku setiap orang dalam membangun tata masyarakat baru.

Berbagai kalangan perlu menyusun konsep dan peraturan tentang disiplin maupun mengharga pihak lain dalam berbagai bidang kehidupan hingga pelaksanaan dan penegakannya. Konsep dan peraturan itu kemudian dikampanyekan dan terus didesakkan agar para penyelenggara negara membuat peraturan, kebijakan, penyelenggaraan sarana dan prasarana serta sumber daya yang diperlukan untuk penegakannya. "Kalau di suatu tempat orang diatur harus antre, maka tidak boleh seorang pun yang nyelonong tanpa terkena sanksi," katanya.

Kebangkitan Nasional dalam Perspektif Pendidikan

Dewasa ini banyak orang merasa bangga dengan perjuangan para pahlawan, yang telah berhasil membangun kesadaran berbangsa dan bernegara sehingga mampu bangkit dari kehancuran akibat sepak terjang penjajah. Bahkan sampai mampu membangun rasa persatuan dan kesatuan yang dibingkai melalui sumpah pemuda, yang pada akhirnya berhasil memproklamirkan Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat.

Walau telah mencapai kemerdekaan, Indonesia tetap dihadapkan pada dinamika sosial, bahkan sampai pada puncaknya terjadi koreksi total pada pertengahan tahun 1960-an dan akhir tahun 90-an, sehingga Indonesia sedikit terselamatkan dari krisis multidimensional, yang dampaknya hingga kini masih belum tuntas diselesaikan, walau sudah berjalan 10 tahun. Apalagi dipersulit dengan adanya sejumlah kelompok masyarakat yang menafsirkan reformasi secara ‘kebablasan’, sehingga menimbulkan kesan yang kurang positif terhadap gerakan reformasi.

more>>

Peringati Seabad Kebangkitan Nasional, PNS Donor Darah

Sedikitnya 300 pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Provinsi Jawa Tengah melakukan aksi donor darah untuk memperingati 100 Tahun Kebangkitan Nasional."100 Tahun Kebangkitan Nasional merupakan perwujudan tekad kebangsaan untuk rela berkorban demi sesama warga," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Jateng, Hadi Parbowo, di Semarang, Selasa.

Tekad yang terdorong untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia, satu di antaranya meningkatkan derajat kesehatan kalangan masyarakat melalui aksi simpati yang dilakukan PNS melalui donor darah, katanya.Ia mengatakan, Palang Merah Indonesia (PMI) saat merebut kemerdekaan telah memberikan pertolongan kemanusiaan kepada korban perang dan masyarakat yang menderita karena adanya penjajahan.

"PMI memiliki jiwa, semangat kemanusiaan, dan sosial tinggi untuk meringankan penderitaan sesama manusia tanpa membedakan ras, agama, bangsa, bahasa, jenis kelamin, golongan, dan pandangan politik," katanya.Aksi donor darah ini, katanya, diharapkan dapat membangkitkan dan mendorong kepedulian kalangan masyarakat luas untuk rela berkorban demi kepentingan yang lebih besar. Ketersediaan darah bagi transfusi darah merupakan faktor kebutuhan vital dan penting bagi kehidupan seseorang. Setetes darah adalah nyawa bagi penderita.

Ia mengatakan, PMI sebagai lembaga kemanusiaan mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan dalam bidang kesehatan yang berbasis masyarakat, termasuk pengelolaan transfusi darah secara profesional.Dengan tersedianya aset darah di PMI, katanya, diharapkan kebutuhan transfusi darah bagi kesehatan dapat terpneuhi sehingga tidak terjadi manusia meninggal sia-sia yang disebabkan kekurangan darah."Namun, saya mengingatkan tanpa ada kemauan dan kerelaan masyarakat untuk melakukan donor darah, PMI tak dapat berbuat banyak dalam mengemban misi kemanusiaan, khususnya dalam mendukung kegiatan transfusi darah. Itulah sebabnya dibutuhkan kerja sama yang sinergis antara PMI dan elemen masyarakat," katanya.

Ia meminta hikmah 100 Tahun Kebangkitan Nasional dijadikan pendorong untuk membudayakan kegiatan donor darah sebagai aksi kemanusiaan bagi terbangunnya kesehatan masyarakat menuju peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).Hadi mengimbau setiap warga negara yang secara medis memungkinkan untuk menyumbangkan darahnya diharapkan bersedia menjadi pendonor darah sebagai bagian dari kepedulian dan kesetiakawanan sesama.
(ANTARA,13 Mei 2008)

Kebangkitan Nasional Melalui Energi

Secara logis, semakin tinggi tingkat hidup dan kelas sosial seseorang, ia akan menyerap energi semakin banyak. Artinya, dibandingkan rakyat kebanyakan, maka para pejabat dan kelas menengah keatas relatif lebih boros dalam mengkonsumsi energi.
Sebagai contoh, pekerja kantoran mengkonsumsi banyak energi listrik dari AC dan peralatan elektronik lainnya. Semakin tinggi eselon pejabat, kapasitas mobil dinasnya semakin besar dan boros energi.Bila ada pernyataan bahwa rakyat kita boros energi, dari mana logikanya? Boros energi yang dinyatakan oleh Presiden tampaknya mengacu pada data elastisitas energi dari BP Migas.

more>>